1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Fraksi PDIP di DPR menerima aduan dari sejumlah organisasi, seperti Walhi dan perwakilan kelompok masyarakat soal sejumlah kasus kerusakan lingkungan di beberapa daerah, Senin (21/9).
Perwakilan kelompok datang dari sejumlah daerah mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Aceh.
"Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota yang digusur di Jakarta. mungkin ini pas waktunya karena mungkin di Jakarta ada Pak Pramono nanti bisa langsung direct," kata pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas Walhi, Dana Prima Tarigan di kompleks parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kholid, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan di Banten Utara misalnya, mengadukan persoalan konflik lahan di wilayahnya akibat proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. Menurut Kholid, status PSN menyebabkan warga kesulitan mempertahankan lahan mereka.
Dia pun mendorong DPR mangkaji ulang tata ruang di Banten. Sebab, perubahan tersebut dinilai tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug. kita beli dengan harga yang semena-mena," kata dia.
Kemudian Hatta, warga Indramayu, yang mengadukan dampak PSN terhadap 2 ribu KK dan lahan milik warga. Padahal, ribuan warga mulai Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu banyak bergantung ke area pesisir.
"Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban bencana alam. Di sana kami punya garapan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun lebih," kata Hatta.
Sementara, warga Marunda, Jakarta Utara, Jan Torpa Saribu, mengadukan penggusuran yang dialami warga Marunda Kepu. Dia meminta DPR RI ikut memberi perhatian terhadap persoalan yang telah dilaporkan ke sejumlah lembaga tersebut.
"Udah ke Komnas HAM, udah ke LBHI, udah ke DPRD, melaporkan masalah eh, penggusuran mafia tanah di Marunda Kepu," kata Jan.
Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie OFP memastikan sejumlah aspirasi tersebut akan dibawa dalam rapat-rapat di Komisi. Kata Dolfie, pihaknya akan meminta pemerintah menuntaskan sejumlah permasalahan warga di daerah mereka.
"Nah, itu kan kita nanti lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah. Ya rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi," ujar Dolfie.
(thr/fra)
