Jakarta, 3 Juli 2025
Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 secara daring (1/7) dengan tema “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan.”
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan publik dalam penyusunan Roadmap Kebijakan Kesehatan 2025–2029, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kebijakan kesehatan yang relevan dan berdampak.
“Setiap rupiah yang kita investasikan harus berbuah nyata untuk kesehatan bangsa kita,” ujar Asnawi.
Forum menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas strategi dari berbagai sektor, yaitu Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah yang menyampaikan tentang “Strategi transformasi sistem kesehatan nasional 2025–2029 dan penguatan kontribusi ekonomi sektor kesehatan”. Narasumber kedua, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas, Diah Lenggogeni, ST, MSc., yang menyampaikan tentang “Sinkronisasi pembangunan kesehatan dengan agenda nasional dan peningkatan kontribusi PDB”. Narasumber ketiga, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kementerian Keuangan, Suska, PhD yang menyampaikan tentang “Kebijakan fiskal dan strategi pendanaan kesehatan untuk mendukung transformasi”.
Pembahasan lebih mendalam dilakukan dalam kelompok diskusi yang difokuskan pada enam sasaran strategis Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yaitu Masyarakat Sehat, Komunitas Gaya Hidup Sehat, Layanan Kesehatan yang Baik, Adil, dan Terjangkau, Sistem Kesehatan yang Kuat, Tata Kelola dan Pembiayaan yang Efektif serta Teknologi Kesehatan yang Maju.
Acara ini diikuti oleh sekitar 950 peserta dari berbagai kalangan: pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, pelaku industri kesehatan, organisasi profesi, pemerintah daerah, mitra pembangunan internasional, dan masyarakat pemerhati kesehatan.
Rekomendasi dari forum ini akan menjadi dasar penyusunan Peta Jalan Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025–2029. BKPK menegaskan komitmennya untuk menjadikan masukan publik sebagai bagian penting dari kebijakan yang responsif dan inklusif.
“Semoga forum ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi kita, melainkan menjadi catatan sejarah perjuangan kita dalam membangun kebijakan kesehatan yang tangguh, dan inklusif,” tutup Asnawi.
Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Forum Nasional 2025 diharapkan melahirkan kebijakan yang strategis, implementatif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (Humas BKPK/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM