12 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengkritisi penerapan skema 50 siswa dalam satu kelas untuk jenjang SMA/SMK di wilayah Jawa Barat.
Menurut istri eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut kebijakan itu tak memikirkan kondisi guru dan siswa.
Dia mengaku kerap menerima keluhan dan curahan hati guru-guru SMA di daerah pemilihannya di Jawa Barat soal kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada tahun ajaran baru tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyaksikan ternyata 25 orang sekelas, itu sangat manusiawi. Paling banyak 36 sesuai aturan kementerian (Kemendikdasmen), itu sudah paling banyak," kata Atalia saat ditemui di Cimahi, Kamis (31/7).
"Saya banyak dapat masukan dan curhat dari guru. Mereka mengurus 25 murid dalam satu kelas saja sudah repot, apalagi ini 50 anak. Apalagi di masa mereka (siswa SMA) ini usia remaja," imbuhnya.
Dari sisi siswa, tentunya mereka akan duduk berhimpit-himpitan. Tak leluasa saat menulis di meja belajar sekolah yang kadang bentuknya pun tak karu-karuan. Belum lagi dengan postur anak sekolah yang tak semuanya muat jika duduk lebih dari dua anak di satu meja.
"Bagaimana mungkin anak nyaman duduk berhimpitan dengan kondisi sekelas 50 orang. Aktivitas mereka enggak akan nyaman dan sulit," kata Atalia.
Atalia membandingkan kondisi pembelajaran di sekolah negeri dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Misalnya SRMP 08 Cimahi di Sentra Abiyoso, yang siswa per kelasnya cuma 25 orang.
"Silakan saling mempelajari dan mengevaluasi mana yang baik, itu yang harus disesuaikan. Kalau saya bilang, coba diskusi sama gurunya juga. Tolong pemimpin negeri ini dipikirkan segala kebijakannya ketika dibuat, pikirkan kualitas juga," kata politikus Golkar tersebut.
Sebelumnya, aturan kuota satu rombel 50 siswa di sekolah negeri tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah.
Kepgub itu pun memantik polemik antara pemerintah provinsi dan kalangan sekolah swasta. Dalam rapat kerja Komisi 5 DPRD Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan dan perwakilan forum sekolah swasta, Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMK Jabar Ade Hendriana menyebut kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku.
"BMPS sepakat dengan Gubernur Jabar terkait Kepgub Pencegahan Anak Putus Sekolah karena sesuai dengan tujuan BMPS. Oleh sebab itu karena tujuan sama maka sekolah swasta perlu dilibatkan. Terkait Kepgub, BMPS minta diperbaiki karena dianggap ugal-ugalan dan berpotensi digugat," kata Ade, Selasa (8/7).
Dia menyebut keterisian siswa di sekolah swasta tahun ini hanya 30 persen akibat penambahan rombel di negeri. Alih-alih memaksakan penambahan siswa di sekolah negeri, Ade mengusulkan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu dialihkan ke sekolah swasta dengan bantuan subsidi dari pemerintah.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan semangat kebijakan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dari kelompok rentan agar tidak terputus dari pendidikan.
Purwanto menegaskan bahwa penambahan rombel tidak berlaku merata, tetapi hanya di wilayah tertentu yang padat penduduk dan dekat dengan kantong-kantong keluarga tidak mampu.
"Di sekolah-sekolah yang padat penduduknya, kemudian dekat dengan alamat orang miskin. Karena kan ada data KETM ya, Keluarga Ekonomi Tidak Mampu yang sudah ada sekitar 61 ribu masyarakat kita terindikasi masuk ke data itu," jelasnya.
Terkait kekhawatiran sekolah swasta, Purwanto menyebut peluang sekolah swasta masih besar, karena dari 700 ribu lulusan, sekitar 400 ribu siswa tetap tidak tertampung di sekolah negeri, bahkan setelah penambahan rombel.
"Dari lulusan kita sekitar 700 ribuan, itu masih ada sekitar 400 ribuan anak yang tidak tertampung di negeri, bahkan setelah penambahan rombel. Nah, itu artinya apa? Masih bisa masuk ke sekolah swasta atau sekolah di bawah naungan Kementerian Agama," katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jabar menyiapkan pembangunan 661 ruang kelas baru (RKB) serta 15 unit sekolah baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ruang beserta mebel dan toilet mencapai Rp300 miliar.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/gil)
