2 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak evaluasi serius dalam penanganan para pengungsi atas insiden 94 warga meninggal di pengungsian pascagempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus lalu.
Anggota Komisi VIII DPR, Hetifah Sjaifudian menilai insiden tersebut tak boleh dianggap sepele. Apalagi, jumlahnya lebih banyak dibanding warga meninggal akibat terdampak langsung gempa.
"Besarnya angka tersebut harus menjadi perhatian serius dalam evaluasi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat setelah bencana," ujar Hetifah saat dihubungi, Jumat (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hetifah menyampaikan duka cita terhadap para korban. Hasil verifikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BNPB mencatat sebagian besar korban meninggal merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus.
Menurut dia, fakta bahwa mayoritas korban adalah pengidap penyakit kronis justru menunjukkan urgensi sistem pengungsian yang mampu mengenali dan melindungi kelompok rentan sejak hari pertama.
"Kita perlu melihat lebih dalam apa yang terjadi selama mereka berada di pengungsian. Apakah lansia dengan diabetes memperoleh obatnya secara teratur? Ini yang perlu dievaluasi secara terbuka," kata politikus Golkar tersebut.
Hetifah memandang kondisi pengungsian bisa menjadi tantangan kesehatan yang berat. Jika kondisi itu itu berat bagi warga sehat, maka akan lebih berat bagi lansia, bayi dan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit kronis.
Sejumlah laporan dari lapangan sebelumnya menggambarkan keterbatasan di sebagian lokasi pengungsian, mulai dari selimut dan tempat berlindung hingga air bersih, obat-obatan dan fasilitas kesehatan.
"Kasus seorang balita yang kondisinya memburuk karena kedinginan sangat menyentuh hati saya. Bencana seharusnya tidak berhenti kita tangani ketika warga sudah berhasil dievakuasi," ujar Hetifah.
Oleh karena itu pihaknya mendorong BNPB, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan unsur terkait melakukan evaluasi terhadap 94 kasus kematian tersebut. Evaluasi bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, namun agar perlu ditangani bersama.
"Tujuannya bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Kita perlu mengetahui apakah ada kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Kalau ada titik lemah dalam sistem kita, harus diperbaiki sekarang agar tidak terulang pada bencana berikutnya," kata Hetifah.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 94 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di pengungsian.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (15/9) lalu.
"Korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang," kata Berton seperti dikutip dari Youtube BNPB pada Kamis (17/9).
Dengan demikian, total jumlah korban meninggal terkait bencanagempa itu adalah 142 orang.
(thr/kid)
