6 hours ago
5
Makassar, CNN Indonesia --
Bripda MS dan Brigpol KA serta Brigpol DC ditetapkan sebagai tersangka dalam peredaran amunisi ilegal pada kasus penembakan seorang warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat hingga korban ditemukan tewas di dalam mobilnya 2025 lalu.
"Untuk Brigpol KA alias C dan Bripda MS telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dalam berkas perkara terpisah," kata Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Budi Adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kasus ini, kata Budi, penyidik telah lebih dulu menangkap lima orang, termasuk polisi inisial DC dengan pangkat Brigadir.
"Beberapa orang yang terlibat telah di tetapkan sebagai tersangka, yakni IDY, K, NPP, MY, dan Brigpol DC. Berkas perkara masing-masing tersangka telah dilimpahkan ke jaksa," ungkapnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan kasus penembakan terhadap Husain pada bulan September lalu, kata Budi terungkap peran Brigpol DC, Brigpol KA dan Bripda MS.
"Dari hasil penyelidikan terungkap mulai pada Mei 2025 ketika IDY meminta amunisi revolver ke Brigpol DC. Brigpol DC memperoleh amunisi dari Brigpol KA Alias Cippe dan disalurkan melalui perantara NPP alias K," katanya.
Kemudian pada Agustus 2025, MY memesan 20 butir amunisi dari Bripda MS dengan permintaan agar kuningan pada selongsong amunisi disimpan.
"Bripda MS kemudian mengirim amunisi tersebut melalui jasa travel dari Mamuju Tengah ke Polman," jelasnya.
Dalam proses penyidikan, Polres Polman menyita senjata api jenis revolver dan amunisi kaliber 38 serta 9 mm.
"Semua barang bukti telah diuji balistik di Laboratorium Forensik Makassar," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko menegaskan akan terus melakukan penyidikan hingga tuntas.
Dia pun memastikan setiap pihak yang terlibat diproses sesuai hukum, serta menjaga situasi keamanan masyarakat tetap kondusif di Kabupaten Polewali Mandar
"Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan masyarakat. Penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Siapapun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum," kata Anjar.
(kid/mir/kid)
